Minggu, 25 Maret 2018 15:17 WITA

Menkeu Sri Mulyani: Bukan Cuma Utang, Aset Negara Juga Naik

Editor: Nur Hidayat Said
Menkeu Sri Mulyani: Bukan Cuma Utang, Aset Negara Juga Naik
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Berbagai isu mencuat terkait kondisi keuangan Indonesia yang dinilai sedang mengalami krisis. Terkait hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, angkat bicara.

Dalam keterangan tertulisnya, Sri Mulyani menyampaikan, perhatian politikus dan beberapa ekonom mengenai kondisi utang beberapa bulan terakhir sungguh luar biasa. 

Perhatian elite politik, ekonom, untuk terus menjaga kewaspadaan, agar yang dikhawatirkan yaitu terjadinya krisis utang tidak menjadi kenyataan.

Namun, Sri Mulyani berharap agar masyarakat dan elite politik tidak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan kondisi masyarakat menjadi tidak produktif.

"Kecuali kalau memang tujuan mereka yang selalu menyoroti masalah utang adalah untuk membuat masyarakat resah, ketakutan, dan menjadi panik, serta untuk kepentingan politik tertentu," demikian Sri Mulyani, Minggu (25/3/2018) 

Sri Mulyani berujar, utang bukan merupakan tujuan dan bukan pula satu-satunya instrumen kebijakan dalam mengelola perekonomian. 

Sebagai contoh, sisi aset yang merupakan akumulasi hasil dari hasil belanja pemerintah pada masa-masa sebelumnya. Ia menambahkan bahwa nilai aset 2016 (audit BPK) mencapai Rp5.456,88 triliun.

Jumlah itu, kata Sri Mulyani, masih belum termasuk nilai hasil revaluasi yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan untuk menunjukkan nilai aktual dari berbagai aset negara mulai dari tanah, gedung, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya.

Hasil revaluasi aset 2017 terhadap sekitar 40 persen aset negara, lanjutnya, menunjukkan nilai aktual aset negara telah meningkat sangat signifikan sebesar 239 persen dari Rp781 triliun menjadi Rp2.648 triliun, atau kenaikan sebesar Rp1.867 triliun. 

Ia menambahkan, nilai ini masih akan diaudit oleh BPK untuk tahun laporan 2017. 

Kenaikan kekayaan negara tersebut, Sri Mulyani meminta harus dilihat sebagai pelengkap dalam melihat masalah utang, karena kekayaan negara merupakan pemupukan aset setiap tahun termasuk yang berasal dari utang.

Sri Mulyani menilai, mereka yang membandingkan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau bahkan dengan belanja infrastruktur kurang memahami dua hal. 

Alasan pertama, belanja modal tidak seluruhnya berada di kementerian/lembaga pemerintah pusat, namun juga dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Dana transfer ke daerah yang meningkat sangat besar, dari Rp573,7 triliun pada 2015 menjadi Rp766,2 triliun pada 2018, sebagian yaitu sebesar 25 persen diharuskan merupakan belanja modal, meski belum semua Pemerintah Daerah mematuhinya," urainya.

Alasan kedua, dalam kategori belanja infrastruktur, tidak seluruhnya merupakan belanja modal. Itu karena untuk dapat membangun infrastruktur diperlukan institusi dan perencanaan yang dalam kategori belanja adalah masuk dalam belanja barang.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menilai, pernyataan bahwa "tambahan utang disebut sebagai tidak produktif karena tidak diikuti jumlah belanja modal yang sama besarnya" adalah kesimpulan yang salah.

"Ekonom yang baik sangat mengetahui bahwa kualitas institusi yang baik, efisien, dan bersih adalah jenis 'soft infrastructure' yang sangat penting bagi kemajuan suatu perekonomian. Belanja institusi ini, dimasukkan dalam kategori belanja barang dalam APBN kita," terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun memaparkan sejumlah bukti, pada 2015 keseimbangan primer mencapai defisit Rp142,5 triliun, menurun pada 2016 menjadi Rp125,6 triliun, dan kembali menurun pada 2017 sebesar Rp121,5 triliun.

Untuk 2018, menurut Sri Mulyani, pemerintah menargetkan keseimbangan primer menurun lagi menjadi Rp87,3 triliun. Ia juga menyampaikan bahwa 2019 dan ke depan pemerintah akan terus menurunkan defisit keseimbangan primer untuk mencapai nol atau bahkan mencapai surplus.