Selasa, 20 Maret 2018 15:25 WITA

HIPPI Ingatkan Pemerintah Hati-hati Impor Garam

Editor: Andi Chaerul Fadli
HIPPI Ingatkan Pemerintah Hati-hati Impor Garam
Petani garam

RAKYATKU.COM - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengimbau pemerintah agar hati-hati memutuskan impor garam. Hal ini terkait rencana impor garam industri sebanyak 676 ribu ton untuk 25 perusahaan menjelang panen raya petani garam di April nanti.

Para pengusaha ini juga meminta pemerintah lebih mendorong penguatan petani garam dan produksi lokal.

“Rencana impor ini merupakan bentuk ketidakseriusan dan ketidakmampuan pemerintah saat ini dalam memperbaiki tata kelola garam secara nasional. Serta kurang maksimalnya pemerintah terhadap program revitaslisasi garam dalam negeri serta kurang dalam penguatan petani dan industri garam lokal," ujar Ketua Umum HIPPI, Suryani dalam keterangan resmi yang diterima Rakyatku.com, Selasa (20/3/2018).

Menurutnya, data kuota impor antara kementerian tidak sinkron. Kementerian Perekonomian menetapkan kuota impor 3,7 juta ton, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan sebesar 2,17 juta ton, lalu Kementerian Perindustri memiliki referensi data tersendiri terkait dengan kebutuhan industri di lapangan. 

Dia juga berharap pemerintah bisa mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyerap garam lokal. "Serta membina petani garam agar dapat memenuhi kebutuhan garam industri.”

HIPPI berharap pemerintah bisa fokus terhadap untuk memberdayakan dan menguatkan petani garam lokal.

“Dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi dan sistematis segera merealisasikan program revitalisasi industri garam untuk mendorong peningkatan teknologi produksi dan manajemen yang lebih baik,” jelas mantan Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) ini.

Menurut dia, kendala saat ini adalah lahan-lahan produksi secara perlahan mulai berkurang. Karena pemilik lahan berhenti beroperasi dan kemudian secara perlahan meninggalkan profesi sebagai petambak garam. 

“Untuk itu, Pemerintah harus kembali membuka program perluasan lahan produksi garam” ujar yang sering dipanggil Bu Yani.

Selain itu, menurut dia, kadar Natrium Chlorida (NaCl) belum bisa mencapai sampai angka 97,4 persen. Maka pemerintah, kata dia, harus melibatkan ilmuwan, lembaga riset, dan juga perguruan tinggi di Indonesia untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), untuk kebutuhan tersebut, BPPT menghitung bahwa lahan yang dibutuhkan minimal seluas 400 hektare dan bisa dilaksanakan hingga optimum di lahan 5.000 ha.

Di atas lahan tersebut dibuat proses yang terintegrasi proses produksi akan dilakukan di empat area dan meliputi area untuk penampungan air laut, area untuk penguapan atau evaporasi, area hasil evaporasi ditampung menjadi air tua, dan area rekristalisasi.

Dengan adanya konsep seperti itu, BPPT menyebut, Indonesia dapat melaksanakan industrialisasi pada komoditas garam untuk industri, farmasi, maupun konsumsi.