Senin, 19 Maret 2018 15:26 WITA

BPR Mesti Tingkatkan Modal Paling Lambat 2019

Penulis: Nurhikmah
Editor: Nur Hidayat Said
BPR Mesti Tingkatkan Modal Paling Lambat 2019

RAKYATKU. COM, MAKASSAR - Sebanyak 20 Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/S) 
di Sulsel memiliki modal inti yang masih sangat minim, di bawah Rp3 miliar. Padahal aturannya, modal inti minimal Rp3 miliar harus dipenuhi paling lambat akhir 2019.

"Masih ada waktu untuk penguatan bank. BPR secara berkelanjutan modal inti harus mencapai Rp6 miliar hingga akhir 2024," kata Zulmi, Kepala OJK Kantor Regional 6 Sulampua, Senin (19/3/2018).

"Memang diminta untuk selalu meningkatkan permodalan. Semakin besar modal bank, maka bank akan makin leluasa untuk mengembankan kegiatannya sehingga bank akan makin kuat," lanjutnya.

Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sulsel, Dalmasius Panggalo, bertutur sesuai aturan OJK paling lambat akhir 2019, BPR yang modal intinya saat ini di bawah Rp3 miliar harus jadi Rp3 miliar. Sedangkan di bawah Rp6 miliar harus jadi Rp6 miliar dengan batas waktu berbeda.

Dirut BPR Sulawesi Mandiri itu melanjutkan, ketentuan tersebut juga pada prinsipnya demi kemajuan BPR agar bisa mengembangkan SDM, investasi IT, dan penyaluran kredit. 

"Kalau modal terlalu kecil akibatnya biaya operasional akan lebih besar dari pada pendapatan operasional. Akibatnya BPR mengalami kerugian. Jika BPR mengalami kerugian, otomatis modalnya akan tergerus terus sehingga tidak bisa berkembang," jelasnya. 

Ia mengakui, kinerja bisnis BPR/S saat ini cenderung melemah. Sehingga, menurutnya untuk keluar dari kondisi tersebut, BPR harus kreatif dan inovatif dalam mencari market share yang belum digarap kompetitor. Selain itu, juga mesti meningkatkan kualitas pelayanan. 

Merujuk pada data terbaru OJK Kantor Regional 6 Sulampua, BPR di Sulselbar oada 2017 tumbuh positif. Aset BPR/S Sulselbar posisi Januari 2018 melanjutkan pertumbuhan positif 6,16 persen yoy atau 0,50 persen ytd menjadi Rp169,55 miliar yang terdiri atas aset BPRS Sulsel Rp169 miliar dan aset BPRS Sulbar Rp544 juta. 

Capaian aset itu ditopang oleh pertumbuhan penghimpunan DPK 12,89 persen (yoy) menjadi Rp59,55 miliar, yang terdiri atas DPK yang dihimpun BPR/S Sulsel Rp59,24 miliar dan BPR/S Sulbar Rp314 juta. 

Kemudian untuk penyaluran pembiayaan mencatat pertumbuhan negatif -0,41 persen (yoy) menjadi Rp127,17 miliar, yang terdiri atas penyaluran pembiayaan BPR/S Sulsel Rp126,34 miliar dan penyaluran pembiayaan BPR/S Sulbar Rp818 juta.

Kinerja intermediasi BPR/S di Sulselbar tetap tinggi dengan FDR 221,05 persen posisi Desember 2017, dan 213,54 persen pada posisi Januari 2018.