Sabtu, 13 Januari 2018 14:04 WITA

BI Larang Transaksi Bitcoin di Indonesia

Editor: Andi Chaerul Fadli
BI Larang Transaksi Bitcoin di Indonesia
Reuters/Benoit Tessier

RAKYATKU.COM - Mata uang digital atau kriptokurensi kini lagi hangat diperbincangkan. Namun Bank Indonesia (BI) telah menegaskan jika virtual currency, termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam aturan itu menjelaskan, mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

"Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman, Sabtu (13/1/2018).

Mata uang digital itu juga dianggap memiliki nilai perdagangan sangat fluktuatif. Sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. "Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency," kata Agusman.

Bank sentral juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency. Hal ini sesuai Peraturan BI (PBI) 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI 19/12/PBI/2017? tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.