Jumat, 10 November 2017 09:23 WITA

Bank Sulselbar Siap Terapkan Transaksi Non Tunai

Editor: Al Khoriah Etiek Nugraha
Bank Sulselbar Siap Terapkan Transaksi Non Tunai
Direktur Utama Bank Sulselbar, A Muhammad Rahmat (kanan).

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi, dan SE Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Surat Edaran dirilis guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

Ketentuan yang tertuang dalam SE tersebut, transaksi nontunai pada Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018. Meliputi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan bendahara daerah.

Menindak lanjuti aturan ini, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) juga akan mengambil peran.

Sejauh ini, Bank Sulselbar pun sudah berperan penting dalam mendukung kebijakan transaksi non tunai lingkup Pemda se-Sulsel, sehingga perlu menyiapkan infrastruktur.

Menurut Sekda Provinsi Sulsel Abdul Latief, Pemprov Sulsel akan berkonsultasi dengan Bank Indonesia terkait dengan peran yang akan dijalankan Bank Sulselbar, yang saat ini berstatus Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 2 alias memiliki modal inti Rp1 triliun hingga kurang dari Rp5 triliun.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Sulselbar, A Muhammad Rahmat mengatakan, perseroan akan bersinergi dengan pihak lain guna menyediakan berbagai layanan terkait dengan transaksi nontunai bagi pemerintah daerah. Menurutnya, layanan tersebut tidak bisa dipisahkan dengan teknologi yang membutuhkan modal besar untuk pengembangannya.

“Solusinya mekanisme sinergi, karena melihat ke depan BPD melakukan transaksi dengan model transactional base, menggunakan mitra vendor mereka memiliki hardware dan software sedangkan kami memiliki potensi, jadi bersinergi,” ujarnya.

Dia mengatakan, sejumlah layanan yang sudah berjalan antara lain penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan layanan untuk penerimaan retribusi masih terus dimatangkan.

Rahmat menilai dukungan Pemda di Sulsel kepada perseroan sejauh ini sangat baik. Menurutnya, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut juga bisa berdampak baik bagi pemerintah daerah, kendati tetap harus berhati-hati.