18 July 2017 10:39 WITA

Sri Mulyani Percaya AEOI Menguntungkan Indonesia

Editor: Andi Chaerul Fadli
Sri Mulyani Percaya AEOI Menguntungkan Indonesia

RAKYATKU.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan di ruang rapat kerja Komisi XI DPR RI, kemarin.

Pada rapat kerja kali ini, Menkeu memaparkan proses perjalanan komitmen Indonesia untuk menerapkan Automatic Exchange of Information (AEOI).

"Melihat dari sisi pentingnya Perpu ini, sebagai suatu mekanisme pemerintah melakukan perjanjian internasional, dalam hal ini ikatan itu dibuat karena kita percaya bahwa itu baik untuk kita, bukan karena kita terpaksa harus mengikuti perjanjian," kata Sri, dikutip dari situs resmi Kemenkeu.

"Komitmen Pemerintah untuk ikut dalam suatu koordinasi internasional itu karena Kita anggap itu menguntungkan kita sebagai suatu negara."

Selain itu, dia juga menyampaikan hal positif atas pemberian informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yaitu mendorong penguatan basis data perpajakan dari lembaga keuangan dan negara mitra AEOI, mendukung pengumpulan penerimaan pajak. 

Sehingga tax ratio meningkat, menciptakan keadilan dalam sistem pemungutan pajak. Hasilnya, seluruh Wajib Pajak dapat berkontribusi bagi pembangunan negara, dan memenuhi komitmen Indonesia untuk AEOI 2018.

Dengan begitu, Indonesia tidak dilaporkan sebagai negara yang failing to meet their commitment dan Non-Cooperative jurisdiction. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk menjaga keberlanjutan efektivitas program amnesti pajak.

"Kita tujuannya bukan karena kita tidak percaya lalu mencari-cari. Kita hanya punya orang 40 ribu anggota Ditjen Pajak, nggak akan mungkin kita akan cari 32 juta wajib pajak. Kita melakukan profiling kalau sewaktu-waktu ada WP yang mengatakan saya tidak bisa bayar pajak karena semua rugi, kan kita perlu liat datanya," jelas dia.

Sebagai informasi, pada akhir rapat kerja tersebut dan dengan mempertimbangkan pentingnya Perpu ini anggota Komisi XI telah sepakat untuk melanjutkan pembahasan penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2017 esok hari setelah dilaksanakannya rapat dengar pendapat dari para ahli dan perwakilan lembaga keuangan.