Jumat, 14 Juli 2017 16:24 WITA

Ini Langkah Pemerintah Mereformasi Perpajakan

Editor: Andi Chaerul Fadli
Ini Langkah Pemerintah Mereformasi Perpajakan

RAKYATKU.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya reformasi perpajakan Indonesia pada acara Konferensi Tingkat Tinggi Bersama Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund (IMF)-Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta, belum lama ini.

Pemerintah telah mengusulkan perubahan Undang-Undang Perpajakan, program amnesti pajak, hingga menandatangani Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA) dan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah mengusulkan perubahan pada sejumlah Undang-Undang Perpajakan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan dan Ketentuan serta Tata Cara Perpajakan. 
Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah yang baru saja terselesaikan adalah program amnesti pajak. Hasil yang didapatkan cukup besar. “Sebagai hasil dari program ini, terdapat sejumlah besar aset keuangan yang dideklarasikan oleh pembayar pajak,” kata Sri.

Dia mengatakan, pelaksanaan program amnesti pajak tersebut didukung oleh komitmen pemerintah Indonesia terhadap Automatic Exchange of Information (AEoI) guna mewujudkan keadilan pajak internasional.

Lebih jauh, dia juga telah melakukan upaya reformasi perpajakan di tingkat internasional, yaitu Indonesia telah menandatangani BCAA dengan Hong Kong dan deklarasi bersama dengan Swiss untuk memberlakukan AEoI. 

Selain itu, Menkeu juga mendorong berbagai pihak untuk mempertimbangkan Rencana Aksi BEPS yang relevan dengan negara masing-masing pihak.

“Sejalan dengan ini, untuk menempatkan langkah-langkah BEPS yang relevan ke dalam perjanjian, Indonesia dan lebih dari 65 negara lainnya, telah menandatangani BEPS 'Multilateral Instrument (MLI) pada tanggal 7 Juni 2017 yang lalu di Paris. MLI akan mengubah perjanjian pajak Indonesia, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian,” ujar Menkeu.