22 November 2016 11:39 WITA

Isu Rush Money, Ini Imbauan Bank Indonesia Sulsel

Editor: Mulyadi Abdillah
Isu Rush Money, Ini Imbauan Bank Indonesia Sulsel
Kepala Perwakilan BI Sulsel, Wiwiek Sisto Widayat (kedua dari kanan) saat bertemu dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo baru-baru ini.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Isu rush money pada 25 November 2016 marak beredar di sosial media akhir-akhir ini. 

Penarikan uang besar-besaran itu disangkutpautkan dengan aksi demo besar-besaran membela Islam jilid III atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulsel, Wiwiek Sisto Widayat berharap agar isu tersebut tidak terjadi. Menurut Wiwiek, isu tersebut sangat merugikan dan membuat kemunduran bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

"Saya berharap itu (penarikan uang besar-besaran) tidak akan terjadi.  Kondisi ekonomi Indonesia yang sedang melemah ini jangan ditambah dan dibebani lagi dengan isu-isu seperti itu," katanya, Selasa (22/11/2016).

Berita Terkait: Jangan Sensitif dengan Isu Penarikan Uang

Selain itu, Wiwiek juga mengimbau  masyarakat agar bersama-sama menciptakan situasi lebih aman, nyaman dan tentram.

"Mohon mendukung semua pihak untuk menciptakan kondisi yang lebih sejuk," pungkasnya.

Ekonomi Sulsel

Wiwiek Sisto Widayat sebelumnya menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Sulsel sampai akhir tahun ini masih cukup bagus. Ia memproyeksikan, di Triwulan III masih 7,6 sampai 8 persen. Sedangkan, di Triwulan IV bisa tumbuh 7,6 sampai 8 persen jika nanti realisasi APBD di atas 94 persen.

"Secara keseluruhan atau setahun, kami yakin perekonomian Sulsel masih akan tumbuh 7,7 persen - 7,8 persen, atau masih lebih tinggi dari tahun 2015," kata Wiwiek, saat bertemu Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Selasa (1/11/2016).

Ia mengungkapkan, peran perbankan dalam pembiayaan infrastruktur di Sulsel sudah sangat tinggi. Hal itu bisa dilihat dari Loan to Deposite Ratio (LDR), dimana konsentrasi perbankan di Sulsel cukup tinggi yakni berkisar 124 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) hanya Rp 82 triliun, sedangkan kredit di atas Rp 100 triliun.

"Artinya, sudah terlalu besar kalau secara regional. Memang kalau secara nasional masih kecil. Inilah yang nanti kita lihat, pentingnya mengidentifikasi potensi-potensi masing-masing daerah dan juga dorongan apa yang perlu dilakukan perbankan untuk sektor mana, termasuk konstruksi," ujarnya.