Senin, 23 Juli 2018 15:51 WITA

BPJS Ketenagakerjaan Usul Iuran Pekerja Miskin Dibayarkan Pemerintah

Editor: Al Khoriah Etiek Nugraha
BPJS Ketenagakerjaan Usul Iuran Pekerja Miskin Dibayarkan Pemerintah
Ilustrasi. Int.

RAKYATKU.COM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengusulkan agar iuran pekerja miskin dibayarkan pemerintah, melalui mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI). 

Mekanisme bantuan pembayaran iuran ini juga telah lebih dulu dijalankan BPJS Kesehatan, untuk memberikan jaminan akses kesehatan pada masyarakat miskin.

Deputi Direktur Bidang Humas, dan Antar Lembaga BPJS Ketengakerjaan, Irvansyah Utoh Banja mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembahasan dengan instansi terkait agar program iuran pekerja tersebut bisa didanai melalui pos Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019.

"Nantinya mereka cukup membayar Rp16.800 per bulan untuk dua jenis perlindungan dasar yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Kami mengusulkan anggaran untuk pekerja rentan sebesar Rp5,6 triliun,” kata Utoh, yang dikutip dari Kontan, Senin (23/7/2018).

Ia menambahkan, pihaknya melihat angka pekerja miskin di Indonesia cukup tinggi, sayangnya mereka belum tersentuh akses jaminan kerja. 

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2017 menyebutkan sekitar 40% tingkat kesejahteraan masih rendah, yaitu sebanyak 28 juta orang. Mereka rata-rata berusia produktif sekitar 15 tahun–59 tahun dan sekitar 31% dari sektor pertanian.

"Para pekerja tersebut pada umumnya dapat dikategorikan sebagai pekerja rentan. Mereka merasakan dampak kemiskinan dan terhambatnya keberlangsungan hidup keluarganya," lanjut Irvansyah.

Maka untuk memberikan perlindungan kepada pekerja miskin, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan Gerakan Nasional Peduli Paket Rentan (GN Lingkaran), yaitu pemberian donasi, baik secara personal atau perusahaan melalui dana corporate social responsibility (CSR) untuk membiayai iuran tersebut.

Hingga saat ini, sudah ada 600.000 pekerja yang terlindungi melalui program GN Lingkaran. Namun, jumlah itu dirasa belum cukup sehingga diperlukan kehadiran negara untuk melindungi seluruh pekerja miskin yaitu melalui mekanisme PBI yang berasal dari APBN.