Rabu, 18 Juli 2018 20:37 WITA

Ekspor Likuid Vape Indonesia diprediksi Tembus 2 Juta Botol per Bulan

Editor: Al Khoriah Etiek Nugraha
Ekspor Likuid Vape Indonesia diprediksi Tembus 2 Juta Botol per Bulan

RAKYATKU.COM - Pemerintah telah memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada beberapa pengusaha likuid vape dalam rangka pemberlakuan tarif cukai sebesar 57% dari Harga Jual Eceran (HJE) untuk likuid vape.

Seperti yang dilansir dari Kontan, Ada empat kemasan likuid vape yang bisa diperdagangkan di Indonesia, yakni 15 mililiter (ml), 30 ml, 60 ml, sampai 100 ml.

Dengan adanya aturan ini, Ketua Asosiasi Pengusaha e-Liquid Mikro (APeM), Deni S mengatakan, pengusaha likuid vape memiliki kepastian untuk berbisnis. Bahkan, pengusaha juga percaya diri bisa mengekspor likuid vape dari dalam negeri.

“Permintaan sudah ada, sampai hari ini kami masih proses untuk ekspor. Demand-nya di angka 5.000-10.000 pcs per bulan untuk satu negara,” ujarnya yang dikutip dari Kontan, Rabu (18/7/2018).

Ia menyebutkan, adapun negara yang mengantri untuk menerima produk liquid vape ini diantaranya Dubai, Amerika Tengah, Malaysia, Vietnam, Prancis, dan Eropa.

Deni bahkan memprediksi, total likuid vape yang mampu dihasilkan oleh produsen likuid vape di Indonesia sekitar 1 juta hingga 2 juta botol tiap bulan untuk diekspor.

“Kami melihat kemungkinan itu dari data ekspor Malaysia karena di sana adalah kompetitor terdekat kita,” ucap dia.

Melihat bahwa ternyata permintaan terhadap likuid vape asal Indonesia cukup menjanjikan, pemerintah bakal memberikan insentif bagi produsen likuid vape yang ingin mengekspor produknya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, insentif fiskal yang akan diberikan pemerintah untuk para eksportir likuid vape adalah dibebaskan bea masuk untuk bahan baku dan pajak impornya.

"Kalau diproduksi di sini kemudian diekspor, kami berikan fasilitas. Misal bahan bakunya ini masih impor, pada saat bahan baku masuk, tidak kena bea masuk dan pajak impor," ujar Heru. 

Tags