Jumat, 18 Mei 2018 05:30 WITA

Ada Jamkrindo, UMKM Senang Perbankan Tenang

Editor: Nur Hidayat Said
Ada Jamkrindo, UMKM Senang Perbankan Tenang
Direktur Operasional dan Jaringan Perum Jamkrindo Kadar Wisnuwarman (kedua kanan) didampingi Direktur Bisnis Penjaminan Amin Mas’udi (kanan), Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko I Rusdonobanu (dua kiri) dan Ketua Panitia HUT Ke-48 Perum Jamkrindo Mumamad Solihin (kiri) berbincang saat peluncuran logo HUT 48 tahun Perum Jamkrindo dan kompetisi Pelaku Usaha Rintisan.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemerintah telah mengupayakan banyak hal untuk memberikan bantuan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Utamanya bagi pengusaha pemula (start up) yang belum memiliki rekam jejak dalam hal pembiayaan usaha.

Sejumlah kebijakan dikeluarkan, mulai dari akses permodalan usaha melalui kredit dari LPDB-KUMKM dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama skema mikro dengan besar pinjaman maksimal Rp25 juta.

Kementerian Koperasi bahkan telah mendorong pembiayaan melalui program corporate social responsibility (CSR) yang berasal dari BUMN, BUMS, dan perusahaan swasta. Kemudian, program peningkatan akses pasar dengan mengikutsertakan KUMKM baik dalam maupun luar negeri.

Namun, masalah utama yang dihadapi oleh UMKM adalah akses terhadap lembaga keuangan baik bank maupun nonbank. "Alasanya klasik, resiko non performing loan terhadap kredit usaha bagi UMKM masih cukup besar. Wajar jika bank mengalami kekhawatiran terhadap kelancaran pembayaran angsuran," kata Hasidah S Lipung, Ketua UMKM Mutiara Timur Sulawesi Selatan.

Melihat masalah tersebut, kata Ida--sapaan akrab Hasidah, dibutuhkan peran dari berbagai pihak untuk mewujudkan UMKM yang berdaya saing.  Salah satunya adalah peran Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Ada Jamkrindo, UMKM Senang Perbankan Tenang

Ida mengatakan, Jamkrindo adalah salah satu pihak paling berjasa dalam hal akses bantuan keuangan terhadap UMKM.  Betapa tidak,  Kehadiran Jamkrindo ini, tentunya dapat membantu UMKM dalam membuka akses pembiayaan dan pinjaman kepada perbankan.

Dengan hadirnya Jamkrindo sebagai penjamin kredit, maka pelaku UMKM akan merasa senang sebab akses bantuan permodalannya akan lebih mudah. Perbankan pun akan merasa tenang, sebab seluruh dana yang disalurkan telah dijamin oleh Jamkrindo.

"Peran Jamkrindo sangat penting untuk mempermudah akses kredit UMKM ke bank. Seperti diketahui bahwa salah satu kendala UMKM adalah sektor permodalan dan jika dikaitkan dengan bank akan dibenturkan pada agunan.  Olehnya Jamkrindo hadir sebagai lembaga yang bisa mem-backup akses permodalan tersebut," tutur Ida. 

Pada 2018 ini sesuai kebijakan BI dan OJK portopolio kredit ke UMKM yaitu sebesar 20 persen agar bisa terserap oleh UMKM.  Namun, perlu juga diperhatikan agar perbankan penyalur kredit ke UMKM lebih mengutamakan visible atau kelayakan usaha dari pelaku UMKM karena praktik di lapangan lebih mengutamakan agunan daripada kelayakan usaha.

"Jamkrindo paling terdepan dalam memperjuangkan UMKM yang usahanya layak. Yakni dengan cara memberikan penjaminan kepada pengusaha UMKM agar lebih layak mendapatkan pembiayaan dari institusi keuangan," jelas Hamim Bugi Afianto, Kepala Jamkrindo Wilayah IX Sulawesi Maluku Papua (Sulampua). 

Hamim menambahkan, misi dari Jamkrindo ini adalah melakukan kegiatan penjaminan bagi perkembangan bisnis UMKM dan koperasi, dalam hal memberikan pelayanan luas dan berkualitas. Serta bertujuan untuk mendukung perkembangan perekonomian nasional.

Saat ini, Jamkrindo lebih berfokus pada perluasan pangsa pasar, serta inovasi produk untuk menjaga sustainability perusahaan dalam menghadapi persaingan.

Adapun bentuk-bentuk penjaminan kredit yang ditawarkan oleh Jamkrindo, di antaranya penjaminan kredit usaha rakyat, penjaminan kredit mikro, penjaminan kredit umum, penjaminan kredit multiguna, penjaminan kredit distribusi barang, penjaminan KPR (FlPP), penjaminan kredit kendaraan bermotor, dan lainnya.

Tahun ini, lanjut Hamim, pihaknya menargetkan volume penjaminan KUR sebesar Rp9,163 triliun. Peningkatan tersebut menyesuaikan target KUR pemerintah yang juga mengalami kenaikan. "Target itu kami sesuaikan dengan target KUR oleh pemerintah. Tahun ini kan secara nasional mencapai Rp120 triliun," ujarnya.

Hamim optimistis terhadap target tersebut. Menurutnya, KUR akan makin melaju tahun ini karena bunganya terkerek menjadi 7 persen sehingga akan lebih laris manis dan meringankan angsuran UMKM. Secara tidak langsung juga mengurasi risiko kredit bermasalah.

Selain itu, lanjutnya, pola monitoring kredit lewat sistem yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dikelola Kementerian Keuangan, mendorong perbaikan mitigasi risiko. Sistem ini menyajikan informasi mengenai pengakses KUR sehingga debitur bermasalah bisa dihindari.